greeners_dailyten_02102012_launching_moratorium

Moratorium Izin Hutan Inisiatif Pemerintah Indonesia

posted in News

Jakarta (Greenersmagz) – Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo mengatakan penundaan sementara atau moratorium pemberian izin di kawasan hutan primer dan gambut yang terangkum dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 10/2011 merupakan inisiatif pemerintah Indonesia sendiri dan tidak ada paksaan dari negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Agus Purnomo dalam acara peluncuran bukunya yang berjudul ‘Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Moratorium Hutan dan Gambut’, di sebuah tempat makan di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (1/10).  “Moratorium ini murni inisiatif Indonesia tanpa paksaan dari negara lain atau iming-iming uang,” katanya,

Agus Purnomo yang lebih akrab dipanggil Pungki mengatakan banyak pihak yang berpersepsi pemerintah melakukan moratorium izin hutan karena adanya janji dana satu miliar dolar AS dari Norwegia. Padahal pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium lahan gambut jauh sebelum adanya kerjasamasa kehutanan dengan Norwegia.

Pada kesempatan itu, Pungki meluncurkan buku berjudul ‘Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut’.  Buku setebal 130 halaman ini merupakan catatan terhadap latar belakang dan kronologi Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang moratorium perizinan baru untuk menebang hutan dan izin pemanfaatan hutan di atas lahan gambut, yang menimbulkan pro-kontra berbagai pihak, baik di dalam tubuh pemerintah mapun di kalangan aktivis dan organisasi lingkungan, serta pengusaha. Buku ini juga mencatat proses negosiasi kerjasama Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) antara Indonesia dengan Norwegia yang menghasilkan komitmen satu miliar dolar AS, termasuk proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan perbedaan harapan terhadap kebijakan moratorium tersebut.

Tuntutan agar pemerintah melakukan moratorium pembalakan hutan disuarakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat lingkungan sejak 20 tahun yang lalu, ketika pembalakan hutan secara besar-besaran terjadi melalui pemberian konsesi HPH (hak pengusahaan hutan) kepada orang atau institusi yang berjasa kepada negara di era pemerintahan Presiden Soeharto.

Pungki mengatakan Inpres Moratorium merupakan langkah awal kebijakan pemerintah untuk menjawab keinginan berbagai pihak agar pengelolaan kehutanan Indonesia dilakukan dengan efektif, transparan dan akuntabel. Presiden SBY merupakan Presiden pertama Indonesia yang berani mengeluarkan kebijakan menghentikan proses perizinan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut sejak Indonesia merdeka tahun 1945.

Dukungan, optimisme, pesimisme hingga penolakan terhadap Inpres ini terus terjadi hingga hari ini, termasuk juga munculnya  harapan tinggi, bahwa dengan satu dua peraturan Presiden, pemerintah memiliki peluru ajaib untuk menyelesaikan semua permasalahan kehutanan.

Terlepas dari pro-kontranya, publik dan para pihak sependapat untuk mendukung Inpres Moratorium ini. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan bahwa di masa silam lalu lingkungan hidup sering dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah dan perusahaan. “Kini lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua orang,” katanya. Sedangkan Putri Indonesia 2005 yang juga penggiat lingkungan, Nadine Chandrawinata mengatakan “kebesaran suatu negara dilihat dari bagaimana cara kita menghargai dan menjaga lingkungan alam sekitar”.

“Buku ini memberikan pemahaman terhadap latar belakang mengapa Indonesia memilih kebijakan moratorium hutan dan gambut. Kebijakan ini merupakan ‘entry point’  bagi penetapan kebijakan yang ‘pro environment’ yang diharapkan selaras dengan kebijakan pro poor, pro job, dan pro growth” ujar Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior untuk Kebijakan Karbon Hutan Internasional, TNC Program Indonesia. (G02)